BULAN PANUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG NANTINYA AKAN DITINDAK LANJUTI DENGAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BERTUJUAN UNTUK MEMENUHI TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 100% ATAU LEBIH DI KABUPATEN BANGLI

      BUPATI BANGLI YANG DALAM SAMBUTANNYA DISAMPAIKAN OLEH BAPAK ASISTEN III Drs A A Gde Alit Darmawan,MM  MENYAMBUT BAIK PELAKSANAAN KEGIATAN INI DAN PERLU DILANJUTKAN SERTA DITINGKATKAN DI TAHUN-TAHUN MENDATANG. KARENA KEGIATAN INI MEMPUNYAI MAKNA YANG CUKUP POSITIF BAGI PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANGLI.

         PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DIPUNGUT DI KABUPATEN BANGLI RELATIF KECIL DIBANDINGKAN DENGAN TOTAL APBD KABUPATEN BANGLI  NAMUN DEMIKIAN HARUS TETAP               DIAMANKAN.   DALAM KESEMPATAN TERSEBUT, BAPAK BUPATI MENYAMPAIKAN  RASA  TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT YANG TELAH DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN SEHINGGA SETIAP TAHUN TARGET PENERIMAAN PBB TERCAPAI.  PADA  TAHUN 2012 TARGET SEBESAR        RP. 2.542.666.638,43 (DUA MILYAR LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH DELAPAN KOMA EMPAT PULUH TIGA RUPIAH) TERCAPAI SEBESAR  RP. 2.806.635.060  (DUA MILYAR DELAPAN RATUS ENAM JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU ENAM PULUH RUPIAH )  LEBIH ATAU 112 %.

         TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN BULAN PANUTAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  INI  DICANANGKAN PULA  “WAJIB LUNAS PBB” BAGI WAJIB PAJAK  KEPADA SELURUH PIMPINAN SKPD, CAMAT, KEPALA DESA/ LURAH, PNS DAN KOMPONEN TERKAIT LAINNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGLI.

         MELALUI KEGIATAN BULAN PANUTAN PBB TAHUN 2013 INI, BAPAK BUPATI JUGA MENGHIMBAU KEPADA SELURUH MASYARAKAT BANGLI UNTUK IKUT BERPARTISIPASI DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAN  MENINGKATKAN KESADARANNYA  UNTUK MEMBAYAR PAJAK SEBELUM JATUH TEMPO.

         PERLU KAMI TEGASKAN KEMBALI, SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 BAHWA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN TAHUN 2014 SUDAH MENJADI PENERIMAAN DAERAH KABUPATENKOTA.

         KONDISI INI MEMBAWA KONSEKUENSI BAHWA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN AKAN MENJADI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH , NAMUN DISISI LAIN KITA AKAN KEHILANGAN  PEMBAGIAN MERATA DAN PEMBAGIAN INSENTIF.

         DILIHAT DARI POTENSI SEBENARNYA PBB P2 DI KABUPATEN BANGLI MASIH PERLU DI INSENTIFKAN TERUTAMA DI DAERAH PERKOTAAN. PERLU    CBAHWA PAJAK ADALAH MERUPAKAN HAK NEGARA YANG HARUS DIBAYAR OLEHWAJIB PAJAK, APABILA TIDAK DIBAYAR AKAN MEMBERI KONSEKWENSI HUKUM YANG BISA DIPAKSAKAN.