Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan dari  amanah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diserahkan pengelolaannya kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota, dan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat tahun 2014.

                Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Bangli; Drs I Ketut Riang,MM menyapaikan dalam laporannya :persiapan penanganan penyerahan kewenangan PBB-P2 di Kabupaten Banglitelah dilaksanakan, baik menyangkut aspek dasar hukum pemungutan/ Perda maupun sarana mobilitas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). Untuk tahun 2013 di Anggaran Induk    memprioritaskan pada penyiapan Sumber Daya Manusia, lanjutan Bimtek PBB P2 dan aplikasi program komputer dari DJP, penyiapan sarana gedung kantor, serta pencetakan blanko-blanko yang diperlukan. Sehingga pada saatnya nanti yaitu tahun 2014 pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Banglidiharapkan dapat terselenggara dengan baik.Sebagai persiapan SDM, Dipenda/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli   melaksanakan  Bimbingan Teknis   PBB-P2 yang diikuti oleh 30 (tigapuluh) orang peserta, dilaksanakan selama 20 hari yaitu dari tanggal 27 Mei 2013 s/d 19 Juni 2013.

       Bimtek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan-Perkotaan (PBB-P2) diikuti oleh 30 (tigapuluh) orang peserta yang terdiri dari sedahan, petugas pungut PAD serta staf pada Dipenda/Pasedahan Agung  Kabupaten Bangli yangnantinya akan ditugaskan oleh Bapak Bupati untuk menangani PBBP2di Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Bangli.Adapun materi adalah mengenai pokok-pokok administrasi PBB adalah pada Pendataan, penilaian dan pelayanan yang mencangkup teori dasar pengenalan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan dilaksanakan dalam 20hari dalam 220jam yaitu tanggal 27 Mei  s/d 19 Juni 2013.Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar penilaian PBB, memahami dasar-dasar penilaian serta cara melakukan penilaian masal tanah dan bangunan untuk  menentukan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pemetaan Lokasi Wajib Pajak PBB.

Bupati Bangli yang dalam sambutannya di bacakan oleh Bapak Asisten II Setda Kabupaten Bangli : Drs A A Gde Darmawan,MM menyampaikan : Dengan ditetapkan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah, maka daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pungutan PBB-P2, baik secara legalitas formal maupun dari teknis operasional serta pemanfaatannya. Menyikapi hal tersebut,  maka dalam kondisi apapun Pemerintah Kabupaten Bangliharus siap untuk menerima peralihan ini, mengingat bahwa  Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) sangat berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak serta bersentuhan langsung dengan masyarakat luas. Dalam tahapan pengelolaan ini,  kiranya diperlukan pemikiran dan persiapan yang matang, baik dari aspeksumber daya manusia, peralatan, struktur organisasi, legal hukum serta pendanaan. 

            Pajak Bumi dan Bangunan yang saat ini masih ditangani oleh kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar,   pada    tahun   2013    Kabupaten Bangliditarget sebesar Rp. 2.600.000.000,- untuk sektor pedesaandan perkotaan.

Dengan diserahkannya kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan nanti kepada Kabupaten maka diharapkan target penerimaan dari sektor ini dapat lebih ditingkatkan lagi.

Oleh karena itu  kepada para peserta bimtek diharapkan untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, ikuti dengan penuh rasa tanggungjawab, sehingga setelah kegiatan pesertadapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Mengingat kedepan  akan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan Pemungutan PBB P2 ini.      Demikian juga kepada Bapak/Ibu para Instruktur/Narasumber diharapkan untuk dapat mentransper ilmunya selengkap  mungkin kepada para peserta  bilamana perlu diperbanyak tehnik tehnik penerapan atau prakteknya dari pada teori.