Forum Perencanaan Pendapatan Daerah Prov. Bali tahun 2013 berlangsung di Saranam Eco-Resort, Br. Pacung Baturiti Tabanan. Sejumlah anggota DPRD Prov. Bali, Gubernur serta jajarannya dari asisten, kepala biro, kepala-kepala SKPD dan pula Perusahaan Daerah serta PT. BPD Bali juga hadir dalam kesempatan ini. Kepala Dinas Pendapatan Prov. Bali Ketut Sudira, SH.MH selaku ketua panitia dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Pendapatan Daerah Prov. Bali Tahun 2013 dilaksanakan dari tanggal 28 Maret s/d 30 Maret 2012. Sementara agenda kegiatannya meliputi -, Penyampaian sumber-sumber pendapatan dan potensi yang dimiliki perusahaan, - Upaya-upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, - Rencana pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 dari instansi penghasil.

            Dijelaskan ketua panitia, sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah UU no.28 Th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012.

      Sementara itu disebutkan sistim musyawarah disepakati menjadi tiga sidang pleno yang secara otomatis para narasumber dan pembicara dari masing-masing SKPD penghasil juga dikelompokan menjadi tiga.

            Sesaat setelah laporan ketua panitia, Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutan pembukaannya menyatakan kegiatan  semacam ini diadakan setiap tahun tidaklah bertujuan untuk temu kangen antara eksekutif dengan legislatif tapi kita ini memaksimalkan pendapatan asli daerah. Instansi penghasil mestinya jangan berjalan ditempat tapi jusru harus gesit cermat serta penuh inovasi untuk mendapatkan celah-celah pendapatan yang baru. Pada prinsipnya kita berharap bagaimana caranya memaksimalkan potensi yang ada. Disinggung masalah airport tax sudah tidak mungkin untuk menempel disana karena itu ada keputusan menteri bersama, namun gubernur sempat mengatakan kemungkinan Bali bisa mendapatkan income dari retribusi penyelamatan adat dan budaya serta pelestarian lingkungan, hal mana masalah ini adalah hasil negosiasi gubernur bersama pihak UNESCO baru-baru ini, masalah- mekanisme atau sistem yang di terapkan ini harus melalui musyawarah atau rapat bersama semacam ini. Yang terpenting adalah dukungan penuh dari pihak DPRD Prov.Bali,apa itu berupa Perda/Pergub.

            Dalam acara sidang Pleno ke III sempat Ketua Komisi IV Nyoman Parta mengatakan hendaklah Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak berjalan di tempat karena sebagaimana yang di paparkan tidak menunjukan gambar peningkatan.   Ditambahkan pula Nyoman Parta, di Bali banyak Mikol tradisional yang tumbuh dan berkembang seperti arak misalnya. Kenapa itu tidak menjadi sasaran pengkemasan oleh Perindag, cobalah lirik para Pengusaha arak, kita kemas untuk tamu pariwisata, dan pula di daerah pesisir ada petani garam, kenapa tidak di lirik untuk di jadikan garam beryodium dalam kemasan. Ketut Kariasa selaku Sekretaris Komisi IV sempat menyatakan setiap tahun kegiatan ini diadakan di maksudkan adanya inovasi dan gerakan maju dari SKPD penghasil, bukan hanya tetap dengan target yang lama dan  tidak ada peningkatan, agar pertemuan ini efektif mari kita kuras pikiran untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak